Bupati Kukar Minta Jajaran Pemdes Rubah Pola Pikir Dan Budaya Kerja Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bupati Kukar bersama BPKP perwakilan Provinsi Kaltim membuka Workshop Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan untuk Pemulihan Ekonomi dan Kemandirian Desa
Bupati Kukar bersama BPKP perwakilan Provinsi Kaltim membuka Workshop Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan untuk Pemulihan Ekonomi dan Kemandirian Desa. [Ist]

TENGGARONG – Jajaran pemerintahan Desa di Kutai Kartanegara diharapkan merubah pola pikir dan budaya kerja untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal ini diungkapkan Bupati Kukar Edi Damansyah usai membuka Workshop Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan untuk Pemulihan Ekonomi dan Kemandirian Desa, yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Kaltim, di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar, Senin (21/11/2022).

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim Hasoloan Manalu dan jajaran BPKP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto, narasumber serta beberapa Kades.

“Kegiatan ini juga fokus pada tata kelola keuangan Desa, saya berharap workshop ini bisa menambah wawasan, yang terpenting itu merubah pola pikir dan budaya kerja, terutama yang berkaitan dengan regulasi dan lainnya, jika berbicara tata kelola itu bisa diwujudkan dengan baik hasilnya juga bermanfaat dengan baik, ” ujar Edi Damansyah.

Bupati Kukar bersama BPKP perwakilan Provinsi Kaltim membuka Workshop Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan untuk Pemulihan Ekonomi dan Kemandirian Desa
Bupati Kukar bersama BPKP perwakilan Provinsi Kaltim membuka Workshop Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan untuk Pemulihan Ekonomi dan Kemandirian Desa. [Ist]
Dalam kesempatan itu, Bupati Edi Damansyah berharap, dalam kegiatan ini kita memang fokus bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Desa ini juga bisa berbasis kepada IT di Kukar bahkan nasional juga seperti itu, dan juga bagaimana bekerja harus menggunakan data.

“Yang selalu saya harapkan pemerintah Desa itu juga harus paham dengan data kesejahteraan sosial, data warga pra sejahtera, dan paham juga data kemiskinan yang ada, kalau kita bekerja berbasis data maka ini akan berkaitan kekuatan kita yang ada di Desa, ” tuturnya.

Hal ini lanjutnya sangat penting, agar nanti belanja kegiatan di Desa tepat kepada arah-arah yang ada ditingkat Desa khususnya program besar Kabupaten Kukar

“Seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, perbaikan sarana prasarana bahkan peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat, ” tutupnya. (Adv)

Bagikan:

Pos terkait