DPRD Kukar Bahas Pengelolaan Bungkil di Kembang Janggut Dengan Pihak Perusahaan

Kukar – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama beberapa kepala desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga perusahaan kelapa sawit PT Rea Kaltim digelar. RDP kali ini membahas terkait pembagian pengelolaan Bungkil kelapa sawit di Kecamatan Kembang Janggut. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono, Senin (26/7/2021) lalu.

Siswo Cahyono, mengatakan jika pertemuan ini membahas berakhirnya kerjasama pengelolaan Bungkil kelapa sawit dengan tiga BUMDes dan satu koperasi di empat desa di Kecamatan Kembang Janggut, Desa Klekat, Desa Muai, Desa Kembang Janggut, dan Desa Pulau Pinang.

Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono (tengah) saat memimpin RDP antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. (ist)

Dijelaskan oleh Siswo, bahwa kontrak antara PT RK dengan tiga BUMDes dan satu koperasi disana akan berakhir pada 31 Juli 2021 mendatang. Maka dari itu akan ada pengaturan ulang dibeberapa kesepakatan jika memang kerjasama dilanjutkan kembali. Diantaranya dengan mengurangi jatah kuota bungkil masing-masing BUMDes, yang awalnya 150 ton/bulan, turun menjadi 100 ton/bulam. Tentunya ini dianggap sangat merugikan pihak BUMDes.

Dikarenakan pengelolaan Bungkil kelapa sawit, menjadi salah satu penopang dan menjadi solusi alternatif penyumbang PAD ditengah ADD dan dana desa yang tiap tahunnya terus mengalami penurunan.

“Harapan mereka keberadaan BUMDes ini menjadi penyokong PAD desa,” jelas Siswo Cahyono belum lama ini.

Karenanya, Siswo pun mengatakan jika pihak DPRD Kukar akan terus mendorong hal tersebut, agar memastikan tidak jadi gejolak di empat desa tersebut. Apalagi empat desa tersebut memang terdampak secara langsung dengan aktivitas perusahaan. Sehingga jangan seolah-olah meninggalkan keempat desa tersebut.

Didalam RDP di ruang Komisi I DPRD Kukar tersebut ditemukan fakta, alasan pihak perusahaan memilih untuk menurunkan kapasitas dari 140 ton menjadi 100 ton, dikarenakan pihak perusahaan menganggap pihak BUMDes belum profesional dalam pengelolaannya. Padahal keberadaan BUMDes, ada dasar hukumnya, mulai dari Undang-undang, Peraturan Bupati (Perbup) hingga elsurat edarannya.

“Saya yakinkan BUMDes sudah profesional, tidak usah diragukan, bagaimana perusahaan mau berbagi adil,” lanjut Siswo.

Siswo pun menegaskan jika pihak perusahan untuk berlaku adil. Dengan membagi rata lima bagian produksi bungkil, yakni BUMDes empat desa dan perusahaan yang memang mengelola bungkil jauh dari empat desa yang ada sekarang.

“Justru dibagi adil itu solusinya, kita lihat sampai akhir bulan bagaimana keputusan manajemen yang ada di kantor pusatnya,” pungkas Siswo. (Adv/Dprd Kukar)

Share:
Tags:

About The Author