DPRD Samarinda Minta Tambahan Kuota Solar

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani (Mediaetam.com, Foto Idham)
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani (Mediaetam.com, Foto Idham)

Mediaetam.com, Samarinda –  Antrean solar di beberapa SPBU di Kota Samarinda, membuat Komisi III DPRD Kota Samarinda melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pihak Pertamina.

Hadir dalam RDP hari ini, Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Polresta Kota Samarinda, Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Samarinda, Pertamina ,Hiswana Migas, SPBU Reguler Bio Solar Samarinda (12 SPBU ).

Bacaan Lainnya

“Informasi masyarakat bahwa di SPBU masih terdapat banyak antrean truk, sudah ada kebijakan juga dari Pemkot dengan mengeluarkan Fuel Card,” ucap Angkasa Jaya saat diwawancarai oleh awak media Senin (13/02/2023).

Dijelaskan dirinya, bahwa terdapat beberapa kendala lapangan terkait dengan penggunaan fuel card seperti masih terdapat kendaraan yang tidak layak pakai tetapi mendapatkan kartu tersebut.

“Ada beberapa kasus di sampaikan oleh dishub, ada fuel card tidak tepat guna, kendaraan yang sudah tidak layak pakai tapi bisa di daftarkan untuk mendapatkan fuel card artinya masih ada kelemahan dalam penggunaan fuel card ,” ucapnya.

Kemudian Angkasa Jaya juga mengatakan untuk penggunaan fuel card ini tidak hanya ada di Kota Samarinda. Tetapi ada juga di kota/kabupaten lain tetapi kuota pengisiannya melebihi apa yang ada di Samarinda.

“Maksimal 120 liter di Kota Samarinda, tapi di kota lain ada yang mencapai 200 liter, makanya akan koordinasi dengan provinsi agar ada penyamarataan batasan kuota subsidi fuel card,” bebernya.

Di samping itu dirinya juga menyampaikan bahwa beberapa SPBU di Kota Samarinda mengalami pengurangan jumlah kuota BBM.

“Hiswana migas tadi menyampai, ada beberapa SPBU yang dikurangi jatahnya. Komisi III mendesak supaya kuota BBM bisa ditingkatkan bagi kita Samarinda, dan mereka mengatakan akan mempertimbangkan,” jelas dirinya.

Selain itu Kapolres Samarinda Kombes Pol Ary Fadli mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya represif dan preventif dalam mengawal penyaluran BBM subsidi.

“Di samping upaya yang telah kami lakukan, kami menyarankan membuat suatu sistem yang saling terkoordinasi antara SPBU, Pertamina, pemerintah kota untuk mengantisipasi kemacetan atau penumpukan antrean di SPBU,” pungkasnya. (Idham/Adv/DPRD Samarinda)

Bagikan:

Pos terkait