Fraksi DPRD Kukar Tanggapi Nota Penjelasan Pelaksanaan APBD Kukar 2020

Kukar – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar Rapat Paripurna ke-8, dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Penjelasan Pemkab Kukar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kukar 2020. Agenda ini merupakan lanjutan dari penyampaian nota penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kukar pada Rabu (7/7/2021) minggu lalu.

Rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (12/7/2021) ini, dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid dan Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi. Serta Plt Asisten 3 Sekretariat Daerah (Setda) Kukar, Sukotjo sebagai perwakilan Pemda Kukar. Sementara anggota DPRD Kukar dihadiri sebagian anggota secara langsung, sementara sebagiannya lagi hadir secara virtual.

Abdul Rasid, menyebut ada beberapa poin yang jadi perhatian seluruh fraksi di DPRD Kukar. Pertama menyoroti realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pemda Kukar. Meskipun memberikan selamat atas pencapaian opini WTP dari BPK RI. Hingga meminta Pemda Kukar diminta untuk terus mempertahankan prestasi yang membanggakan ini.

Suasana rapat paripurna di DPRD Kukar. [Mediaetam.com]

Selain itu, berbagai pencapaian beberapa kegiatan yang urung terlaksana oleh Pemda Kukar. Seperti di bidang ekonomi, pendidikan dan infrastruktur pembangunan di Kukar.

Tunggakan pembayaran kepada kontraktor pun tidak luput dari sorotan DPRD Kukar. Dimana kewajiban Pemda Kukar setelah para kontraktor melaksanakan kewajibannya urung dibayarkan. Bahkan pembayaran melewati tahun anggaran pelaksanaan, yakni hingga triwulan pertama 2021 kemarin.

“Menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa memperbaiki kinerja dan anggaran kita, jangan sampai tertumpuk diakhir tahun,” terang Abdul Rasid, Senin (12/7/2021).

Begitupun dengan anggaran penanganan Covid-19 di Kukar, tidak luput dari pengawasan DPRD Kukar. Rasid menyebut jika anggota DPRD Kukar menyoroti apa saja yang menjadi kendala pemkab Kukar. Termasuk bagaimana realisasi dari anggaran sekitar Rp 179 miliar yang digelontorkan dan disetujui DPRD Kukar. Serta hasil atau dampak yang dirasakan Kukar secara meluas.

“Ini diharap menjadi langkah pemerintah kita kedepannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan lagi,” tutup Rasid. (Adv)

Share:

About The Author