GMNI Samarinda Kritisi Arah Kebijakan Pembangunan di Kaltim Yang Keluar Dari Nilai Pancasila

Mediaetam.com, Samarinda – Peringatan Hari Lahirnya Pancasila adalah momentum penting sejarah perjalanan bangsa. Pancasila yang digunakan sebagai pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki cita-cita luhur yang kemudian digali oleh Bung Karno sebagai arah bangsa melalui Trisakti.

Ketua GMNI Kota Samarinda Yohanes Richardo (Mediaetam.com/Idham)

Ketua (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) GMNI Samarinda, Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan,  momentum untuk merefleksikan sejauh mana negara mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Menuju tatanan masyarakat adil dan makmur tanpa adanya ketimpangan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan yang terjadi meskipun kita menyadari butuh perjuangan serius,” kata Richardo, Selasa (1/6/2021).

“Sejatinya Pancasila merupakan jalan pembebasan rakyat dari cengkraman sistem kekuasaan yang tamak, sebab esensi Pancasila ialah kemiskinan, ketimpangan, kerusakan alam, kebodohan. Peran negara tidak boleh meninggalkan ruh Pancasila yang sebenarnya,” tegas dia.

Menurut Richardo, saat ini pembangunan Kaltim masih tidak maksimal, kemiskinan yang meningkat, kerusakan lingkungan masih saja berlangsung, ini menjadi bukti bahwa jalannya pemerintahan bertentangan dengan semangat butir-butir Pancasila salahsatunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2020 sebanyak 243,99 ribu (6,64 persen). Pada Maret 2020 sebanyak 230,26 ribu (6,10 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 13,73 ribu orang yang secara persentase naik 0,54 persen, sementara tingkat Garis Kemiskin pun naik menjadi 1,11 persen. Sementara banyak anggaran yang terbuang sia-sia karena pembangunan Kaltim masih miris,” ungkapnya.

Sementara berdasarkan data, besarnya anggaran Provinsi Kaltim mestinya dioptimalkan yang lebih maksimal, perlunya pengawasan oleh publik, karena APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar (sumber kaltimprov.go.id) sebab infrastruktur masih hancur terkhusus daerah-daerah pelosok.

“Jangan sampai ada anggaran, tapi tidak ada pembangunan infrastruktur, lalu dikemanakan anggaran tersebut diperuntukkan?,” kata Richardo.

Selanjutnya Richardo mengatakan, pembiaran kerusakan lingkungan yang berulangkali terjadi akan tetapi pemerintah seperti acuh melihat problematika tersebut, industri ekstraktif lah yang memiliki peran penting dalam kerusakan.

Ada sebanyak 1.735 Lubang Tambang di Kaltim yang dibiarkan diberbagai daerah, belum lagi ada sebanyak 39 anak yang mati dilubang tambang ditambah lagi Kriminalisasi bagi gerakan rakyat sebagai contoh kasus terakhir yang terjadi kriminalisasi masyarakat adat dayak long bentuq yang mempertahankan tanahnya dan Camat Tenggarong yang menjadi sasaran empuk kekerasan dan penganiayaan saat berhadapan dengan aktivitas pertambangan batubara ditempatnya.

Maka banyak sekali persoalan yang perlu menjadi substansi penting agar Pancasila berjalan sesuai dengan koridornya, bahwa perjuangan untuk pembebasan umat manusia tidak akan mungkin tercapai jika masih adanya kemelaratan bagi rakyat, karena dalam Pancasila lah kita menemukan kemuliaan sumber arah bangsa yang adil makmur.

“Nilai Pancasila harus kita bumikan, karena disitulah kita menemukan jati diri bangsa yang mengakomodir kekuatan rakyat, negara jangan kemudian menjadikan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan menindas yang dalam implementasinya ternyata bertolak belakang dengan substansi Pancasila, apalagi hanya sekedar manipulasi rakyat dengan slogan-slogan pencitraan,”tegas Richardo. (Idham)

Share:

About The Author