Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong peran swasta dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa investasi menjadi strategi utama untuk menutup keterbatasan ruang fiskal akibat berkurangnya dukungan dari pemerintah pusat.
“Investasi menjadi strategi Pemprov untuk menutup ruang fiskal. Melalui investasi, kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah karena di situ ada penyerapan tenaga kerja, perdagangan, dan ekspor yang menghidupkan ekonomi lokal,” ujar Sri Wahyuni saat menghadiri Mahakam Investment Forum (MIF) di Balikpapan, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pemprov Kaltim terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, promosi potensi daerah, serta kerja sama lintas sektor.
BI Dukung Ekosistem Investasi Daerah
Dalam forum investasi tersebut, Sri Wahyuni turut mengapresiasi dukungan Bank Indonesia (BI) yang telah berperan aktif memperkuat ekosistem investasi melalui program Regional Investment Relation Unit (RIRU).
“Kegiatan ini sudah ketiga kalinya didukung BI. Tidak hanya membangun biro investasi, tapi juga menghadirkan jejaring investor dari berbagai negara untuk melihat langsung potensi investasi di Kaltim,” jelasnya.
Beberapa sektor unggulan yang ditawarkan kepada investor antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), kawasan industri Bontang, industri pengolahan hasil tambang dan migas, hingga pengelolaan sampah (waste management) di Balikpapan.
Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi Diminati Investor
Sri Wahyuni menyebut, minat investor terhadap proyek pengolahan sampah cukup tinggi. Ada pihak yang bahkan membutuhkan pasokan hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi terbarukan.
“Ini peluang besar yang sedang kita jajaki bersama pemerintah kota dan pihak terkait. Kami berharap sektor ini bisa menjadi contoh kerja sama investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Antisipasi Dampak Pemangkasan Dana Pusat
Lebih lanjut, Sri Wahyuni mengungkapkan adanya tantangan baru bagi daerah, yakni pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp14,6 triliun pada tahun 2026.
Kondisi ini, menurutnya, akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Namun, Pemprov Kaltim berkomitmen tetap menjalankan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi produktif, meski harus menyesuaikan volume kegiatan tertentu.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
Dengan memperkuat investasi swasta dan mengoptimalkan kawasan industri strategis, Pemprov Kaltim berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat tetap terjaga dan berkelanjutan, meski menghadapi keterbatasan anggaran dari pusat.
“Kami ingin memastikan ekonomi Kaltim tetap tumbuh, peluang kerja terus terbuka, dan sektor industri makin berkembang. Itu kunci kemandirian ekonomi daerah ke depan,” tutup Sri Wahyuni. (gis)
