Kritik Keluarga Mahasiswa Bone Kaltim Terhadap Draf KUHP: Upaya Pembungkaman dan Melupakan Mandat Reformasi

Samarinda – Ragam kritik publik terhadap draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Keluarga Mahasiswa Bone Kalimantan Timur (KMB Kaltim) menilai, ada upaya pembungkaman dan ia menilai jika RKUHP yang dibahas melupakan mandat reformasi.

Ketua Bidang Advokasi dan Pergerakan KMB Kaltim Faradila Melanie menilai, ada beberapa pasal kontroversi yang tedapat pada RKUHP salah satunya pasal yang membahas tentang penghinaan presiden.

“Pada pasal RUU KUHP nomor 218 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dapat dipidana. Dalam pasal tersebut dapat di artikan seolah-olah masyarakat dilarang berpendapat atau memberikan masukan, padahal tidak semua pendapat atau kritikan dikatakan menyerang kehormatan presiden karena pada dasarnya bentuk ketersinggungan manusia itu berbeda dan tidak bisa di tentukan ketika kita mengkritik di anggap menjatuhkan martabat seseorang,” kata dia, melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Juni 2022.

Ketua Bidang Advokasi dan Pergerakan KMB Kaltim Faradila Melanie. [Ist]

Faradila mempertanyakan, bagaimana semua pihak bisa bersama-sama membangun negara yang lebih baik kalau kebebasan berpendapat saja dibungkam.

“Seakan kita hanya diperbolehkan melihat tanpa bersuara dan tidak melakukan apa-apa,” kata dia.

KMB Kaltim, kata Faradila, mendesak pemerintah untuk membuka Draf RKUHP secepatnya. Harus dibahas secara terbuka, dan mendengarkan aspirasi dan melibatkan partisipasi rakyat dalam pembahasan RKUHP.

“Hapus dan perbaiki Pasal-Pasal yang bermasalah dalam RKUHP,” pungkasnya. (Maulana)

Bagikan:

About The Author

Reply