
Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim seharusnya melibatkan DPRD Kaltim dalam penentuan jajaran direksi baru perusahaan daerah (Perusda).
“Saya minta untuk penentuan pengurus Direksi dari Perusda-Perusda yang akan datang DPRD Kaltim dilibatkan saat proses seleksi fit and proper test agar sama-sama kita bisa mengontrol sehingga tidak ada sifat eksklusif terhadap Direktur Perusda,” ujar Tyo panggilan akrabnya saat diwawancarai (6/11/2020).
Politisi partai Golkar ini me jelaskan mekanisme fit and proper test harus berjalan sesuai dengan strategi Pemprov untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) .
Ia menekankan pentingnya target dan evaluasi ketika jajaran direksi batu sudah terpilih.
“ Tiga hingga enam bulan kita evaluasi lah. Kalau kemarin-kemarin misalnya angka minus 20 kemudian turun minus 10 berarti ada progress,” jelas Tyo.
Lanjut, Tio menjelaskan bahwa idealnya, fokus Pemprov sesungguhnya adalah pembangunan perkembangan Perusda. Dimana seminimalnya, dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun. Hasil kerja dari jajaran direksi sudah terlihat.
“Kita harus realistis dengan kondisi perusda kita hari ini. Terkait juga peluang bisnis ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Tetapi setidaknya harus ada progres jangan sampai stuck. Artinya bicara mungkin baru terlihat 1 hingga 2 tahun kedepan. Tapi kita bicaranya hari ini ada progress,” pungkas Sekretaris Fraksi Golkar ini. (Adv)