JAKARTA – DPR RI menyetujui anggaran penambahan RKA tahun 2024 atau anggaran dasar Otorita IKN. Para legislator ini menyetujui sekitar Rp 434 miliar.
Sedangkan, Otorita IKN mengajukan anggaran lagi sebesar Rp 3,1 triliun rupiah. Dengan alokasi terbesarnya untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana yakni sebesar Rp 2,1 triliun.
Menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, besaran alokasi ini mengingat beban penanganan infrastruktur. Pasalnya Otorita IKN mendapat hak kelola dari kementerian dan lembaga yang berwenang dalam pembangunan saat ini. Contohnya Kementerian PUPR.
Ia menambahkan, bahwa Otorita IKN harus siap menjaga kualitas dan kesinambungan antara fasilitas dan keberlanjutan. Sesuai dengan rencana pembangunan IKN, sebagai smart and sustainable forest city.
“Itu identifikasi dari kami. Tentu nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut. Intinya kalau beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas diserahkan kepada kami (Otorita IKN) tentu harus ada biaya-biaya untuk operasi dan pemeliharaan. Jadi timbulnya (RKA dan Anggaran Belanja Tambahan) dari operasi dan pemeliharaan,” ucap Bambang terkait alasan pengajuan penambahan anggaran Otorita IKN di tahun 2024, Senin (18/9/2023).
Tambahan itu paling besar untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Rp 2,1 triliun. Detail alokasi anggarannya, digunakan untuk Konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur IKN Rp 27,2 miliar. Lalu pembangunan lima tower rusun untuk pegawai Otorita IKN Rp 893 miliar.
Juga biaya operasional pemeliharaan bangunan di Kawasan IKN termasuk Hunian Pekerja Konstruksi Rp 409 miliar. Selain itu, penyediaan dan pengelolaan layanan angkutan umum massal KIPP 1A Rp 500 miliar. Dua item terakhir adalah Sarana pemadam kebakaran Rp 265 miliar dan kebijakan bidang sarana dan prasarana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Rp16,6 miliar.
Sedangkan untuk Kedeputian lain yakni Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara Rp 182,8 miliar. Selain itu, ada Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp 466 miliar. Terakhir, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp 387,6 miliar.
