Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan kualitas kader posyandu, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan layanan kesehatan dasar tetap terjaga, terutama bagi balita, remaja, dan lansia di tingkat desa dan kelurahan.
Saat ini, Kukar memiliki 819 posyandu aktif yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk yang didirikan oleh perusahaan. Masing-masing posyandu biasanya memiliki lima kader, namun tidak semuanya telah mengikuti pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa dari lima kader di setiap posyandu, baru tiga orang yang sudah mengikuti pelatihan resmi.
“Dua kader lainnya belum sempat mengikuti pelatihan karena adanya efisiensi anggaran, dan kemungkinan besar tahun ini pelatihan tidak dapat dilaksanakan untuk semua kader,” kata dia, Sabtu (10/5/2025).
Meski demikian, Arianto tetap optimis bahwa pelatihan bagi seluruh kader dapat kembali dilakukan ketika kondisi anggaran daerah memungkinkan. Menurutnya, pelatihan sangat dibutuhkan demi keberlangsungan layanan yang berkualitas.
“Pelayanan untuk balita memang cukup kompleks. Mulai dari edukasi, pencatatan tumbuh kembang, penyuluhan, pemberian makanan tambahan, hingga stimulasi bicara. Semua ini membutuhkan kader yang terlatih,” jelasnya.
Tak hanya melayani balita, posyandu di Kukar juga melayani remaja dan lansia. Untuk mendukung dua segmen ini, DPMD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan mengintegrasikan kader posyandu sebagai pendamping pelaksanaan.
“Agar pelayanan di posyandu tetap optimal, honorarium seluruh kader posyandu, baik yang melayani balita maupun lansia, tetap dibayarkan melalui DPMD dan dititipkan ke desa masing-masing,” tutupnya.
