Kutai Kartanegara – Dalam upaya meningkatkan kualitas penyusunan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengikuti sosialisasi virtual tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Asisten Bidang Administrasi Umum, Dafip Haryanto, dan diiringi oleh Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sy. Vanessa Vilna, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sosialisasi ini dibuka oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, yang menekankan pentingnya pertemuan tersebut dalam kerangka Permendagri No 15 Tahun 2023. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui alokasi anggaran yang efektif dalam APBD tahun anggaran 2024.
“Pertemuan pada hari ini adalah untuk mensosialisasikan khususnya mengenai materi dan muatan didalam Permendagri No 15 Tahun 2023 yang nanti akan kita fokuskan terkait tentang pelaksanaan yang berkaitan dengan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Horas.
Deputi bidang koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Asisten deputi jaminan sosial Menko PMK, Niken Ariati, hadir sebagai key note speaker. Dalam kesempatan ini, Horas Maurits Panjaitan mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dengan optimal untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.
Selain itu, Panjaitan juga memberikan penekanan pada beberapa prinsip penting dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Ia mengingatkan bahwa anggaran harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan, kondisi, dan kapasitas fiskal daerah, serta menegaskan bahwa penyampaian APBD harus tepat waktu sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis bagi Pemkab Kukar dalam mempersiapkan anggaran yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan daerah tetapi juga mendukung program-program nasional seperti JKN.
