TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kutai Kartanegara (Kukar), mulai mematangkan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/10/2025) pukul 14.00 Wita, dengan dihadiri langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Sekretaris Daerah, (Sekda), Sunggono bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Aulia menegaskan pentingnya menyesuaikan kembali rencana anggaran yang sudah disusun dengan kondisi fiskal terbaru.
“Rapat ini untuk menyesuaikan apa yang sudah disusun teman-teman OPD dengan anggaran yang kita terima dari pusat,” ujarnya.
Pendapatan daerah dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penyesuaian cukup besar.
“Dulu kita susun 5,7 triliun, tapi setelah KMK keluar ternyata hanya 1,5 triliun. Jadi mau tidak mau, semuanya harus kita sesuaikan,” terangnya.
Selain itu, Aulia juga menyebut adanya perubahan asumsi penerimaan daerah yang bervariasi. Ada sektor yang mengalami kenaikan, namun ada juga yang sedikit menurun. Hal ini berdampak pada total estimasi APBD Kukar tahun depan yang kini diprediksi berada di angka 6,5 hingga 7 triliun rupiah.
“Waktu di RKPD, kita masih menyusun di angka Rp7,5 triliun karena saat itu belum menyesuaikan dengan RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Sekarang, setelah dokumen RPJMD hampir final, baru kita lakukan penyesuaian,” jelas Aulia.
Penyusunan RPJMD tersebut sempat menunggu kesepahaman dengan berbagai pihak, termasuk DPRD dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini penting karena wilayah seperti Kecamatan Samboja Barat, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan juga menjadi bagian dari kawasan strategis nasional.
“Kenapa baru sekarang? Karena RPJMD-nya sudah hampir selesai dan sudah ada kesepahaman dengan DPRD dan OIKN. Jadi sekarang waktunya kita menyesuaikan semua program di OPD agar sejalan dengan arah pembangunan lima tahun ke depan,” katanya.
Fokus Penggunaan Anggaran
Dalam rapat tersebut, Aulia juga menekankan tiga fokus utama yang harus dipegang oleh OPD. Pertama, memastikan standar pelayanan minimal tetap terakomodasi dalam anggaran 2026. Kedua, menyesuaikan program daerah dengan prioritas nasional yang masuk dalam Asta Cita. Ketiga, memastikan seluruh program dedikasi “Kukar Idaman Terbaik” dapat dijalankan secara konkret.
“Caranya, seluruh perencanaan di OPD harus disusun dengan matang dan menyesuaikan hasil arahan dari Sekda serta Bappeda, termasuk hasil retret di IPDN Jatinangor kemarin,” tambahnya.
Aulia juga meminta agar belanja daerah lebih diarahkan ke hal-hal yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia menegaskan agar pengeluaran operasional dan belanja yang bersifat dokumentatif bisa dikurangi.
“Belanja operasional dan perjalanan dinas perlu kita pangkas. Fokuskan ke pembangunan infrastruktur, rumah sakit, dan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah penyesuaian ini, Pemkab Kukar berharap arah pembangunan tahun 2026 bisa lebih efektif, efisien, dan menyentuh kebutuhan dasar warga. “Kita ingin APBD benar-benar hadir untuk masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas,” tutup Aulia. (Nur/Adv/Prokom Kukar)
