Mediaetam.com – Presiden Jokowi dengan terbuka memberikan sinyal tentang pengadaan reshuffle menteri pada kabinet kerjanya.
Pengamat Sosial Politik Ubedillah Badrun berpendapat Presiden Jokowi harus memikirkan keputusan tersebut dengan sangat cermat dampak keputusan tersebut.
Belum lama Jokowi sudah pernah mengambil keputusan yang sama melalui hak prerogatif.
“Jokowi akan berfikir keras untuk mempertimbangkan dampaknya,” tutur aktivis yang akrab disapa Ubed, Minggu (25/12/2022).
Namun, Ubed tak merinci tentang dampak apa saja yang harus Jokowi pikirkan.
Dirinya hanya berpendapat, terdapat sejumlah nama menteri yang ada di kabinet kerja Joko Widodo-Maruf Amin kemungkinan akan terkena reshuffle, seiring isu tersebut beredar.
Setidaknya terdapat 3 perspektif yang dipakai Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk mengadakan reshuffle para menterinya.
Pertama, Perspektif yang dimaksudkan yaitu loyalitas, koalisi dan perspektif kinerja, selain itu juga perlu mempertimbangkan dampak kedepannya.
“Jika menggunakan perspektif loyalitas pada Jokowi maka akan banyak yang direshuffle karena semakin banyak yang tidak loyal,” tutur Ubed.
Isu 3 periode merupakan salah satu faktor ketidakloyalan yang dimaksud oleh Ubed .
Tentang penambahan periode kepempimpinan tersebut banyak menteri yang memilih setuju, namun Jokowi tak setuju dengan isu tersebut.
“Maka menteri yang setuju tiga periode itu layak di reshuffle misalnya Luhut Binsar Panjaitan, Tito Karnafian, Airlangga Haryarto, Bahlil Lahadaila, Zulkifli Hasan,” tutur Ubed.
“Jika ketidakloyalan itu dilihat dari para menteri yang kesusu (nafsu) nyapres maka Prabowo Subianto, Erick Tohir, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto juga layak direshuffle,” katanya.
Kedua, apabila keputusan mengadakan reshuffle menteri memakai perspektif koalisi maka kemungkinan koalisi yang berlawanan dengan Presiden Jokowi akan terkena reshuffle.
Ubed berpendapat partai yang menterinya mungkin akan terkena reshuffle dengan memakai perspektif ini yaitu menteri yang berasal dari Partai NasDem dan PKB.
“Dalam soal Capres maka para menteri yang berasal dari Partai NasDem harus direshuffle, karena NasDem mendeklarasikan capres yang tidak sesuai dengan keinginan Jokowi, begitu juga menteri yang berasal dari PKB,” tuturnya.
Ketiga, apabila pada keputusan reshuffle memakai perspektif kinerja, maka Ubed berpendapat Jokowi harus dengan cermat menentukan serta mengadakan evaluasi kementerian mana yang dinilai tak bekerja sesuai dengan keinginan.
“Jika menggunakan perspektif kinerja kementerian maka Jokowi harus menganalisis secara cermat sejumlah menteri yang berasal dari partai maupun yang dari non partai,” katanya.
Diberitakan, Presiden Jokowi memberi sinyal mungkin ada perombakan kabinet atau reshuffle. Setelah meresmikan Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022), Presiden menuturkan reshuffle kemungkinan akan diadakan.
“Mungkin,” tutur Presiden Jokowi.
Namun Presiden tak mengatakan kapan reshuffle akan diadakan, apakah di akhir tahun 2022 ataukah di awal tahun 2023.
“Ya nanti,” tuturnya.
Sumber : Pengamat: Jokowi Harus Berfikir Keras untuk Pertimbangkan Dampak dari Reshuffle Menteri
Editor : Eny Lestiani
![KEPALA Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Puang Dirham (kanan) menyerahkan Remisi Hari Raya Natal 2022 kepada 48 WBP. [Christian/Mediaetam.com]](https://mediaetam.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-26-at-16.01.08-e1672042511727-75x75.jpeg)
