Kalimantan Timur – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, telah mengeluarkan pesan tegas kepada para kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) dalam konteks persiapan Pemilu tahun 2024. Akmal menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam proses demokrasi yang telah berjalan dengan baik di wilayah tersebut.
Dalam panduannya, Akmal mengingatkan bahwa netralitas kepala daerah dan ASN adalah elemen kunci dalam menjaga integritas pemilu. Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, semua pihak diharapkan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dalam hal komentar dan postingan terkait politik.
“Hati-hati menggunakan media sosial, hati-hati dengan jari jemarinya ketika menulis komentar atau memposting hal-hal terkait politik,” pesan Akmal saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pj Gubernur Kaltim dengan Bupati/Walikota di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, pada Rabu, 15 November 2023.
Pj Gubernur juga mengajak para ASN untuk tetap fokus pada tugas dan fungsi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia menyarankan untuk tidak terlalu terpengaruh oleh perdebatan politik yang mungkin terjadi, melainkan membiarkannya berjalan sebagaimana mestinya.
“Ibaratnya kita tidak bisa melarang burung terbang di langit. Yang perlu kita hindari jangan sampai mereka buang kotoran di atas kepala kita,” tuturnya dengan metafora yang kuat.
Di bagian lain pembicaraannya, Pj Akmal menggarisbawahi perlunya daerah-daerah untuk berupaya keras dalam mempercepat pembangunan dan mengejar ketertinggalan. Dia menggunakan analogi iring-iringan kendaraan, di mana pemerintah pusat berperan sebagai voorider. Jika voorider berlari pada kecepatan 80 km, maka kendaraan lainnya minimal harus berlari pada kecepatan 100 km.
“Karena jika kita berlari pada kecepatan 80 km, kita akan tertinggal. Begitu juga dengan pembangunan, kita harus berusaha keras mengejar ketertinggalan,” tambahnya.
Selama Rapat Kerja dengan para bupati/walikota, berbagai isu penting dibahas, termasuk evaluasi kinerja di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akmal menekankan pentingnya menyampaikan kendala-kendala dan pencapaian yang telah dicapai kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita menggunakan uang publik untuk kepentingan publik, dan tentu saja, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada publik juga,” tandasnya.
Dalam Rapat Kerja tersebut, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rachmat, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra, Syirajudin, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kalimantan Timur. Selain itu, beberapa kepala daerah seperti Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Bupati Mahakam Hulu Bonifasius Belawan Geh, Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan, serta beberapa asisten yang mewakili juga turut hadir dalam acara tersebut. (Amin/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
