Mediaetam.com- BONTANG – Wakil Ketua II DPRD Bontang Agus Haris menyebut realisasi penggunaan anggaran 2020 masih perlu ditingkatkan. Itu diutarakan usai mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bontang, Selasa (09/03/2021).
Menurutnya, salah satu visi misi pemerintah yaitu menjadikan Bontang sebagai kota Maritim, berkebudayaan industri dan tumpuannya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Namun itu bertolak belakang dengan kondisi masyarakat, terutama di kawasan pesisir.
“Perlu ditingkatkan, karena masih jauh tertinggal. Contohnya air bersih, sangat susah untuk didapatkan masyarakat pesisir,” ucapnya kepada awak media. Tak hanya itu, Ia menyampaikan ketertinggalan masyarakat pesisir juga dari segi pendidikan, pendapatan, termasuk jangkauan pelayanan.
Pemerintah tak boleh menutup mata. Sebab, peran para nelayan maupun warga pesisir dinilai sangat besar bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari. “Kalau tidak ada nelayan maka kita tidak akan mendapatkan asupan ikan,” katanya.
Bukan itu saja, sektor ketenagakerjaan juga tak luput jadi sorotan Agus Haris. Ia mengatakan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang terbentur minimnya anggaran. Sehingga dirinya mendorong dengan adanya LKPj, pemerintah bisa membenahi kekurangan yang ada.
Sebagai informasi, realisasi pelaksanaan APBD 2020, yang menjadi tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahanndan pembangunan. Khususnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang mencakup aspek APBD.
Pada sisi pendapatan daerah berdasarkan laporan 31 Desember 2020 sebelum audit BPK, Neni menyampaikan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1,512,667,488,037,66 atau terealisasi 110,05 persen. Target yang ditetapkan sebesar Rp 1,374,543,490,116,38.
Sementara belanja daerah berdasarkan laporan 31 Desember 2020 sebelum audit BPK, realisasi anggaran sebesar Rp 1,438,249,346,693,79 atau 92,43 persen dari rencana anggaran senilai Rp 1,556,121,460,870,00. (ADV-Priya)
