Samarinda- Republik Federal Jerman telah bekerja sama dengan Pemerintah RI dalam hal pengelolaan ekosistem gambut. Kaltim dan Kaltara termasuk wilayah yang akan menjadi titik penting dalam kerja sama tersebut.
Pada Senin, 30 Juni 2025 kemarin, Konsul Kerja Sama Pembangunan, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Mr Oliver Hoppe menyambangi Pemprov Kaltim. Untuk membahas lebih lanjut soal kerja sama pembangunan GIZ-ProMangrovePeat.
Program ini merupakan proyek kerja sama Pemerintah Republik Federal Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia, dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang kegiatannya difokuskan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mewakili pemprov menerima kunjungan Mr Hope dan kawan-kawan. Ia menerangkan, bahwa sebelumnya pemprov sudah bekerja sama dengan negaranya Toni Kroos itu pada berbagai aspek. Satu di antaranya adalah perlindungan dan pengelolaan ekostem mangrove.
“Dari GIZ atau Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, diundang bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq bersama Pak Gubernur Kaltim untuk mengunjungi Desa Pela Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melihat langsung Pesut Mahakam, pada 3 Juli mendatang,” kata Sri Wahyuni di laman resmi Pemprov Kaltim.
Ganti Gubernur Tak Pengaruhi Kerja Sama
Biasanya, pergantian pemimpin daerah berpengaruh pada perubahan beberapa program. Karena visi dan misinya berbeda. Namun untuk yang satu ini, Sekda Sri memastikan tak ada perubahan sedikit pun.
“Bahkan salah satu misi dari Pak Gubernur Kaltim, bagaimana membangun desa, karena daerah-daerah ekosistem yang konservasi ini kan ada di wilayah pedesaan,” lanjutnya.
Selain membahas mangrove, perwakilan Republik Federal Jerman juga menanyakan apakah ada dampak dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku.
“Kami sampaikan pembangunan IKN sangat berdampak sekali secara ekonomi bagi Provinsi Kaltim,” imbuh Sri.
Sekda Sri Wahyuni juga menjelaskan bagiamana upaya Pemprov Kaltim menyeimbangkan antara pembangunan dengan ekonomi dan lingkungan.
“Kami sampaikan semua, termasuk Pergub yang membatasi eksploitasi di kawasan yang merupakan daerah yang bernilai konservasi karbon tinggi, dan nilai itu tidak boleh dibabat. Salah satu kebijakan tersebut mungkin belum ada di tempat lain,” pungkasnya. (has)
