DPRD Kukar Diminta Awasi Proses Hukum yang Menjerat Mantan Dirut PT MGRM

Kukar – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT MGRM, perwakilan pemerintah daerah, dan Bubuhan Suara Rakyat (Busur). Membahas terkait upaya mengawal dugaan korupsi Participating Interest (PI) di tubuh perusahaan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) beberapa waktu yang lalu.

Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi saat menerima rekomendasi dari Bubuhan Suara Rakyat (Busur). (Mediaetam.com/Ist)

Setidaknya ada tiga tuntutan yang dilayangkan oleh Busur pada RDP kali ini. Yaitu meminta DPRD Kukar dapat pro aktif mengawal kasus ini hingga tuntas, yang mengakibatkan kerugian daerah puluhan miliar. Meminta DPRD Kukar turut mengawasi Kejati Kaltim yang melakukan proses hukum, agar terbuka dan transparan, serta akuntabel.

Terakhir meminta DPRD Kukar untuk memberikan fungsi evaluasinya dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD, agar bisa berjalan dengan baik kedepannya.

Ketua Komisi I DPRD Kukar, Supriyadi pun mengatakan dengan kedatangan Teman-teman Busur yang meminta DPRD Kukar dan Pemkab Kukar secara aktif mengawal kasus ini hingga tuntas. Tetapi ia pun menyebut jika menginginkan kasus ini harus segera tuntas.

Disamping mengharapkan PT MGRM menjadi lebih baik lagi kedepannya. Menjadikan kejadian korupsi yang diduga merugikan Pemkab Kukar hingga Rp 50 miliar menjadi pelajaran kedepannya.

“Persoalan hukumnya kita serahkan ke hukum yang berlaku, kita memberikan support dan bakal mengawal kasus ini hingga tuntas,” kata Supriyadi, Senin (28/6/2021).

Disamping itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT MGRM, Iqbal Nasution, pun sepakat jika lebih menyerahkan proses hukumnya ke pihak yang berwajib. Sembari menunggu hasil keputusan apa yang dihasilkan dari proses persidangan nantinya

Kini, PT MGRM pun diakui Iqbal lebih berfokus kepada pembenahan BUMD milik Kukar ini. Dalam enam bulan terakhir inipun sudah mulai dilakukan, sesuai amanah pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Januari lalu.

Saat inipun mereka juga berfokus untuk bisa memberikan pendapatan lainnya. Diluar pengelolaan Participating Interest (PI) yang diamanatkan pada mereka. Memberi bagi hasil untuk daerah diluar pengelolaan PI.

“Terimakasih juga teman-teman Busur yang mengawal proses hukumnya, supaya proses keadilan yang kita harapkan bisa terwujud dengan baik,” pungkas Iqbal. (Adv)

Share:

About The Author