Samarinda- Penetapan Kaltim sebagai IKN baru pengganti Jakarta membuka ragam peluang. Salah satunya dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Terlebih Presiden Joko Widodo telah menegaskan agar Kementerian, BUMN dan pemerintah daerah membelanjakan 40 persen anggaran untuk membeli produk lokal, bukan impor.
“Jangan sampai UMKM kita nanti hanya jadi penonton saat IKN pindah ke Kaltim,” kata Ketua Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3), Adi Buchari Muslim pada Selasa (29/3/2022).
Mantan kepala Bappeda Kaltim itu menguraikan proses pemindahan IKN dipastikan berimplikasi terhadap peningkatan produk barang dan jasa akibat peningkatan jumlah penduduk secara signifikan. Sebab itu, para pelaku UMKM di Kaltim harus bisa menangkap peluang ini dengan menghadirkan produk-produk berdaya saing dan berkualitas tinggi.
“Harus juga disadari, bahwa orang-orang yang masuk ke Kaltim tentu sudah melihat banyak produk berkualitas dengan berbagai daya tarik. UMKM kita pasti bisa memanfaatkan peluang ini,” tegasnya.
Dia mengatakan, produk UMKM Kaltim diharapkan juga bisa masuk ke IKN dengan mengisi furnitur perkantoran baik di istana maupun kantor-kantor kementerian dan BUMN.
Caranya, UKM Kaltim juga harus go digital dan mampu bersaing dalam e-Katalog.
“Masalah pasar itu adalah persaingan. Kita harus menyiapkan UMKM kita menuju ke sana,” tegasnya lagi. (adv/kmf/alexander)
