Samarinda — Kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan masih menjadi tantangan besar bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Meski jumlah penduduk Kaltim hampir berimbang, dominasi laki-laki dalam dunia kerja dan sektor pembangunan lainnya membuat Indeks Pembangunan Gender (IPG) provinsi ini tertahan di peringkat ke-35 nasional, sejajar dengan sejumlah provinsi di Papua.
Menurut data BPS Semester I 2025, jumlah penduduk Kaltim mencapai 4.161.756 jiwa, terdiri dari 2.167.946 laki-laki dan 2.003.810 perempuan. Namun keseimbangan tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam berbagai indikator pembangunan gender.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DPPA Kaltim, Fahmi Rozano, menegaskan bahwa sejumlah indeks BPS masih menunjukkan kesenjangan gender yang nyata. Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) bertema “Mewujudkan Pembangunan Berkeadilan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran” di Inspektorat Kaltim, Rabu (3/12/2025).
IPG Kaltim Masih Rendah, Setara Papua
Fahmi menyebutkan bahwa IPG Kaltim berada di urutan 35 dari 38 provinsi, atau hanya unggul tipis dari tiga provinsi lainnya. Bahkan nilainya setara dengan sejumlah daerah di Papua. Pada saat yang sama, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kaltim menempati urutan 17 dari 38 provinsi, dan hingga 2024 masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Idealnya, IKG berada di bawah rata-rata nasional sebagai indikator kecilnya ketimpangan. Namun posisi Kaltim justru berada di atas rata-rata nasional pada 2024. Ini menunjukkan masih lebarnya kesenjangan gender di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesempatan kerja hingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan,” ujar Fahmi.
Salah satu penyebab rendahnya IPG adalah dominasi laki-laki dalam berbagai sektor pekerjaan. Meskipun perempuan memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama, akses terhadap pembangunan belum sepenuhnya merata.
“Secara prinsip, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan manfaat pembangunan lainnya,” kata Fahmi.
Di tengah berbagai tantangan itu, Kaltim masih mencatatkan perkembangan positif. Keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural eselon I, II, dan III di lingkungan pemerintah mencapai 63 persen. Angka ini menunjukkan semakin banyak perempuan yang dipercaya menduduki posisi strategis di birokrasi.
Penganggaran Responsif Gender Menjadi Kunci
Fahmi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan gender sangat bergantung pada Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Namun, efektivitasnya hanya dapat tercapai jika seluruh perangkat daerah memahami dan menerapkannya secara konsisten.
“Setiap perangkat daerah adalah aktor utama. Identifikasi isu gender, memasukkan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam dokumen perencanaan, mengalokasikan anggaran yang adil, hingga memastikan manfaat pembangunan dirasakan merata—semuanya harus dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan PPRG bukan menambah program baru, melainkan mengubah metode perencanaan agar pembangunan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Kegiatan ini diikuti perangkat daerah dan menghadirkan narasumber dari BPSDM Kaltim. (gis)
