Mediaetam.com, Kukar – Kamar dan Industri (Kadin) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), bakal berkomunikasi intens dengan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Pasalnya hingga saat ini, kesempatan pengusaha lokal di IKN belum datang.
Hal ini disampaikan Ketua Kadin Kukar, Aulia Rahman Basri saat membuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) dengan tema “Penguatan peran pengusaha lokal dalam menyukseskan IKN. Acara ini digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kamis (16/2/2023).
“Kadin Kukar berkomitmen ikut membangun IKN, kami pengusaha lokal Kukar tak kalah saing dengan pengusaha luar. Hanya saja kesempatan belum datang, kami berharap diberi ruang untuk pembangunan IKN, kami tak ingin jadi penonton melainkan aktor pembangunan IKN,” ungkap Ketua Kadin Kukar, Aulia Rahman Basri.
Dia mengatakan pihaknya sekarang sudah terhubung dengan Badan Otorita, mungkin dalam waktu dekat kita akan membawa beberapa pengusaha Kukar untuk bermitra. Baik itu dengan BUMN ataupun swasta nasional, kita juga akan menjaga, karena kalau awal sudah gagal akan susah ke depannya.
Karena diketahui, sebelumnya ada makelar yang mengatakan jika ingin bekerja di IKN mengharuskan menyetor bayaran. Namun di Kadin, pihaknya akan pastikan itu tidak ada.
“Jadi harapannya ke depan, jika ada kebingungan kami di Kadin akan berkomunikasi dengan badan otorita. Lalu akan kami konfirmasi kebenarannya dan disampaikan berita validnya kepada para pengusaha,” tegasnya.
Sementara, Direktur Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Otorita IKN, Ferdinan Kana Lo yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan semangat awal itu adalah bagaimana pengusaha lokal mengambil peran penting dalam pembangunan IKN. Tugas Badan Otorita ini adalah memfasilitasi semua, karena seperti yang disampaikan teman-teman, masih kesulitan punya akses ke pembangunan IKN.
“Yang jelas otorita dan Kadin akan bekerja sama, Kadin menyiapkan teman-teman yang akan dikirim ke otorita dan akan menjadi penguat untuk pembangunan, bukan jadi beban,” ucapnya.
Menurut Ferdinan, tugas otorita adalah mengawal kesepakatan kerja bisa terpenuhi, tidak ada wanprestasi, masalah pembayaran. Dia mengatakan memang sampai saat ini sesuai dengan aturan, yang melakukan pembangunan masih lembaga kementerian dalam hal ini PUPR. Tetapi pengendalinya tetap ada pada badan otorita.
“Saya sebagai direktur pengawas pembangunan pasti akan mengawal ketat ini, tinggal bagaimana teman-teman Kadin menyikapi ini. IKN ini juga kan dalam membentuk diri dalam menjalankan tugas besar, mungkin 2025 nanti IKN sudah berjalan full tapi bukan berarti sekarang tidak bisa berbuat apa-apa,” tuturnya.
Bupati Kukar Edi Damanysah, turut mengapresiasi Kadin Kukar, karena Kadin merupakan tempat berkumpul, berhimpunnya para pengusaha Kukar. Dia dapat merespons isu-isu strategis di Kukar, khususnya dalam mendorong daya saing dan perekonomian daerah yang masih belum optimal.
“Tadi saya contohkan beras saja, dari data yang pernah saya baca tidak ada pengusaha yang dari Kukar, semuanya dari luar. Padahal potensi pertanian di Kukar itu sangat besar, pesan saya kita saling mendukung dan berkolaborasi. Maka akan berpeluang lebih besar lagi, pungkasnya. (Indah Hardiyanti)