Nestapa Warga Long Lanuk yang Tak Dapat Perhatian Penuh Meski Berhari-Hari Kebanjiran

Mediaetam.com, Berau – Ketua DPRD Berau, Madri Pani angkat suara terkait kinerja sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap lamban dalam menangani kasus banjir yang terjadi di beberapa kampung di bantaran Sungai Kelay yang terjadi pada minggu lalu.

Apalagi dari hasil tinjauannya, hingga kini dirinya belum melihat adanya posko ataupun dapur umum, hingga posko kesehatan didirikan untuk membantu masyarakat terdampak.

Hal ini disebutnya bisa menjadi citra buruk bagi seorang bupati. Warga tentu bertanya-tanya, kemana bupati saat warganya terdampak banjir. Seharusnya menurut Madri Pani, begitu ada banjir, OPD terkait harus langsung turun ke lapangan, membangun posko dan sebagainya.

“Kita perlu apresiasi OPD yang langsung turun seperti TNI dan Polri, sedangkan OPD lain terkesan menunggu perintah,” tuturnya.

Dikatakan Madri, OPD merupakan perpanjangan tangan dari seorang bupati. Sehingga OPD yang ada seharusnya sudah bisa merumuskan permasalahan yang terjadi, karena banjir ini sudah setiap tahun terjadi. “Pengecekan saja tidak ada. Bagaimana mau tahu kondisi warga,” ucapnya.

Madri menegaskan, banjir yang terjadi setiap tahun perlahan menggerus permukaan tanah warga, bahkan jalan yang sudah bangun juga ikut tergenang banjir. Seperti yang terjadi di Kampung Bena Baru. Derasnya arus air menutup badan jalan tersebut.

“Ini jika dibiarkan jalannya yang kalah dan akan rusak. Seharusnya sudah dipikirkan untuk membuat gorong-gorong,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk bersurat ke DPRD Berau jika ada OPD yang dianggap lambat dalam bekerja. Menurutnya, DPRD merupakan lembaga pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang siap memberikan ruang bagi masyarakat.

“Perlu disurati supaya kinerja mereka dapat dievaluasi, kami akan adakan hearing dan panggil OPD-nya,” ujarnya.

Madri yang meninjau langsung akses jalan putus menuju Kampung Bena Baru juga mengaku kecewa dengan pejabat pemerintahan yang memilih berdiam diri di kantor menunggu perintah.

“Saya lihat sendiri jalan ini tidak bisa dilalui, warga juga gagal panen. Apa langkah dari OPD untuk masalah ini? Apa harus dirapatkan dulu? Kenapa tidak langsung ke lokasi?” imbuhnya.

Sementara itu, pernyataan dari Kepala Kampung Long Lanuk, Solaiman saat dihubungi via telepon menyebut bahwa ketinggian air saat banjir mencapai 2 meter lebih.

Dirinya juga menyebut dampak dari banjir tersebut sangat signifikan, yakni menyebabkan banyaknya hasil pertanian yang mati dan gagal panen. Pasalnya, hampir 60 persen dari luas persawahan yang mencapai 20 hektare tergenang air banjir.

” Memang sebelum Ketua DPRD Berau datang  ada petugas BPBD yang turun meninjau. Mereka selalu turun walaupun hanya memberikan bantuan,” katanya.

Solaiman menambahkan saat peristiwa banjir yang terjadi sekira 5 hari itu belum ada satu pun OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR turun melihat kondisi warga.

“Ya, mereka belum ada yang turun. Kebanyakan dari masyarakat mandiri yang atasi terdampak banjir,” ungkapnya.

Padahal, Solaiman mengaku perlu dibangun rumah pengungsian untuk para warga saat banjir terjadi. Sebab, tak dipungkiri banjir itu memang sudah menjadi jadwal musiman yang terjadi setiap tahun.

“Akses jalan di kampung juga perlu diperbaiki karena banyak jalan yang terputus dan tidak terkoneksi satu sama lain,” pungkasnya. (*/Christian)