Samarinda – Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi satu-satunya kabupaten di Kaltim yang berhasil menurunkan angka stunting secara konsisten. Pemprov Kaltim pun akan meniru cara kerja Pemkab Kukar untuk urusan ini.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat langkah percepatan penanganan stunting dengan menyiapkan model khusus yang bisa diadopsi oleh seluruh kabupaten/kota. Upaya ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, saat memimpin rapat percepatan penanganan stunting di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (24/9/2025).
Sri Wahyuni menyoroti fakta bahwa Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang konsisten berhasil menurunkan angka stunting.
“Kita perlu belajar dari Kukar sebagai contoh. Strategi mereka bisa menjadi acuan kita dalam menyiapkan model inovasi percepatan penurunan stunting. Anggaran besar sudah disiapkan, jangan sampai terlihat seakan-akan kita tidak bekerja,” tegasnya.
Anggaran Harus Tepat Sasaran
Sekda menekankan pentingnya memastikan anggaran penanganan stunting benar-benar tepat sasaran. Sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Maret 2025, belanja stunting kini memiliki kode rekening khusus dalam APBD dan ditandai (tagging) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Pertanyaannya, lebih besar mana belanja untuk intervensi langsung atau kegiatan penunjang? Ini harus jelas. Intervensi kita lakukan, tapi hasilnya belum signifikan. Karena itu, kita butuh model penanganan yang terukur agar setiap kabupaten/kota bisa menyesuaikan,” jelas Sri.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap enam bulan, Gubernur Kaltim wajib melaporkan progres program nasional, termasuk penanganan stunting, kepada pemerintah pusat. Karena itu, model percepatan harus konkret, bisa diadopsi daerah, dan memberi hasil nyata.
Pentingnya Data Akurat
Perwakilan dari BKKBN, Nur Rizki, menegaskan pentingnya basis data yang akurat sebagai pijakan program. Ia menyebut ada dua data utama yang harus dijadikan acuan, yaitu E-PPGBM (Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dari Posyandu, serta data Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
“Kedua data ini saling melengkapi. Dengan basis data yang kuat, kita bisa menentukan intervensi yang tepat sasaran,” kata Nur Rizki.
Angka Stunting Kaltim Masih Tinggi
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting Kaltim saat ini berada di angka 22,02 persen, hanya sedikit menurun dari 22,09 persen sebelumnya.
“Target minimal kita ada di angka 18,8 persen sesuai target nasional. Kita juga terus memperbaiki progres input data aksi konvergensi pada website Aksi Bangda,” jelasnya.
Selain itu, Jaya menyoroti pentingnya memperluas sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saat ini MBG lebih banyak untuk anak sekolah. Padahal balita, ibu hamil, dan ibu menyusui justru lebih membutuhkan prioritas. Mencegah jauh lebih mudah dibandingkan mengintervensi,” tegasnya.
Pemprov Kaltim Siapkan Model Percepatan
Dengan mencontoh keberhasilan Kukar, Pemprov Kaltim berencana menyiapkan model percepatan penanganan stunting yang bisa diterapkan di semua daerah. Diharapkan, langkah ini dapat mempercepat penurunan angka stunting dan mencapai target nasional. (gis)
