Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa tunjangan atau insentif bagi guru PAUD, TK, SD, dan SMP tidak akan dikurangi meskipun terjadi pemotongan dana transfer (DBH/TKD) dari pemerintah pusat.
Penegasan ini muncul setelah Wagub Seno Aji menerima kunjungan Dewan Pendidikan Kaltim pada Kamis, 16 Oktober 2025, yang dipimpin oleh Ketua Adjrin dan penasehat Musyahrim. Dewan Pendidikan menyampaikan kekhawatiran terhadap kelanjutan kebijakan insentif guru sebesar Rp500 ribu per bulan, menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah.
Pemotongan Dana Transfer ke Daerah: Kaltim Terkena Dampak Besar
Pada tahun 2026 mendatang, anggaran transfer umum dari pemerintah pusat ke daerah (TKD) bagi Kaltim diprediksi anjlok drastis menjadi sekitar Rp 2,49 triliun, jauh di bawah angka TKD tahun 2025 yang berada di kisaran Rp 9,8 triliun.
Dari total tersebut, komponen Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu yang paling terdampak. Sebelumnya sempat beredar rencana pemangkasan DBH hingga 70 persen bagi Kaltim, namun setelah protes dari berbagai pihak, potongan itu kini diperkirakan hanya sekitar 30 persen dari alokasi awal.
Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran kuat terhadap kapasitas fiskal daerah untuk menjaga kelangsungan program publik, termasuk pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Isu Insentif Guru dalam Kunjungan Dewan Pendidikan
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pendidikan juga menyatakan kekhawatiran bahwa insentif tersebut bisa menjadi beban jika APBD provinsi turut dipangkas akibat pemotongan transfer pusat.
Menyikapi hal itu, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa kebijakan insentif tersebut tidak akan dikurangi meskipun terjadi penurunan pendapatan dari pusat. Ia bahkan mengungkapkan, jika APBD Kaltim berhasil menembus angka Rp30 triliun, maka insentif guru dapat ditingkatkan.
“Memang ada pengurangan dana transfer dari pusat, tapi insentif pendidikan dasar, PAUD, TK, SD dan SMP tidak akan kita kurangi,” ujar Seno Aji.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa prioritas anggaran akan ditempatkan pada Dinas Pendidikan agar “Program Gratispol” Gubernur dan Wakil Gubernur tetap berjalan sesuai rencana, meskipun di sisi lain, anggaran untuk infrastruktur, seremonial, dan perjalanan dinas akan menjadi variabel penyesuaian.
“Yang akan dikurangi itu anggaran infrastruktur, seremonial dan perjalanan dinas,” tambahnya.
Upaya Pemprov Kaltim Menyelamatkan Kondisi Fiskal
Dalam menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan TKD / DBH, Pemprov Kaltim telah melancarkan sejumlah strategi dan diplomasi fiskal lobi ke pusat.
Pemprov Kaltim melalui Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji aktif melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan asosiasi daerah agar pemotongan tidak dilakukan secara drastis. Hasilnya, potensi pemangkasan DBH yang semula hingga 70 persen kini diperkirakan hanya 30 persen saja.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga diperintahkan merumuskan ulang belanja daerah agar sesuai dengan skenario dana transfer yang lebih rendah. Anggaran non-prioritas seperti seremonial atau perjalanan dinas menjadi sasaran pengurangan.
Selain itu, Pemprov Kaltim mengutamakan alokasi untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Program-program unggulan seperti Gratispol tetap dipertahankan agar pelayanan masyarakat tidak tersendat.
Pemprov Kaltim menyambut peran Dewan Pendidikan dan Serikat Guru (PGRI) sebagai pengawas independen agar kebijakan pendidikan tetap transparan dan sejalan dengan kebutuhan di lapangan. (gis)
