DPRD Kukar Inginkan Adanya Aktivitas Pandu-Tunda di Kolong Jembatan Martadipura

Kukar – DPRD Kukar mulai membahas terkait tabrakan tumpukan batubara yang menabrak Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun, pada Senin (31/5/2021) lalu. Rapat dengar pendapat (RDP) yang dibahas di Komisi III DPRD Kukar, turut mengundang pihak terkait seperti Dishub Kukar, Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIA Samarinda, dan Pelindo.

Dari penjelasan pihak terkait, diketahui masalah pengawasan hingga penindakan terkait kejadian tumpukan batubara yang menghantam jembatan beberapa waktu lalu, berada ditangan KSOP Samarinda. Sebagai perpanjangan tangan Kemenhub yang merupakan pelabuhan terdekat dengan Jembatan Martadipura. Setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.

Karenanya, tentu membatasi peran Dishub Kukar tidak banyak, hanya memberikan teguran saja kepada ponton yang batubaranya menabrak badan jembatan. Tindakan tegas berupa penyetopan aktivitas, itu merupakan wewenang dari KSOP.

“Peran Dishub Kukar tidak ada,” ucap Kabid Perhubungan Laut Dishub Kukar, Yudi Apidiantara, Senin (7/6/2021).

Menanggapi hal itu, KSOP Kelas IIA Samarinda saat ini sedang melakukan pembenahan dan segera diatur. Serta memastikan sekitar Jembatan Martadipura masuk dalam wilayah kerja KSOP Samarinda.

Selain itu, juga membahas akan diberlakukannya aktivitas pandu dan tunda dibawah Jembatan Martadipura. Segala persiapan sudah dilakukan, seperti menyiapkan data pendukung untuk menguatkan wilayah tersebut wajib ada aktivitas pandu dan tunda.

“Resume rapat akan dikirim ke kepala,” ujar Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas IIA samarinda, Slamet Isyadi.

Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal. [Mediaetam.com/Ist]


Disis lain, Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal mengatakan jika saat ini DPRD Kukar dan KSOP Samarinda akan bersurat ke pemerintah pusat yang berwenang. Memastikan kawasan kolong Jembatan Martadipura dilakukan aktivitas pandu dan tunda.

Pemanggilan kepada seluruh pelabuhan dan agen pelayaran sekitar Jembatan Martadipura pun dilakukan, bersama-sama menginstruksikan merubah pola pengangkutan batubara, jika kondisi air Mahakam disekitar jembatan sedang dalam kondisi air pasang.

“Karena hampir tiap tahun pemerintah merehab dan memperbaiki jembatan yang ditabrak swasta tanpa pertanggungjawabannya,” ucap Andi Faisal.

Karena menurut Andi Faisal, jembatan tersebut penting keberadaannya. Bukan hanya sebatas infrastruktur penghubung antar kecamatan saja. Namun lebih kepada asas manfaatnya, salah satu penghubung dan penggerak nilai perekonomian masyarakat disana.

Share:

About The Author