SAMARINDA — Pascasarjana Universitas Mulawarman (Unmul) menyelenggarakan Seminar Nasional Lingkungan di Gedung Pascasarjana Unmul, Rabu (11/2/2026). Forum ilmiah ini menyoroti pentingnya sinergi pengelolaan sampah di Kalimantan Timur, terutama menghadapi perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lebih dari 250 peserta dari kalangan akademisi dan praktisi lingkungan mengikuti kegiatan tersebut.
Seminar menghadirkan lima keynote speaker, yakni Aisyah Syafei (Fungsional Penyuluh LH Ahli Madya KLHK), Myrna Asnawati Safitri (Deputi Lingkungan Hidup OIKN), Neni Moerniaeni (Wali Kota Bontang), Prof. Prabang Setyono (Sekjen Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan Indonesia), serta Yunianto Setiawan (akademisi Unmul). Para narasumber membedah persoalan persampahan dari berbagai perspektif, mulai kebijakan, sosial, hingga pendekatan akademik.
Kampus Didorong Aktif Kawal Transisi Ekologis
Direktur Pascasarjana Unmul, Prof. Ndan Imang, menegaskan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengawal transisi ekologis di Kalimantan Timur, terlebih dengan hadirnya IKN yang menuntut standar pengelolaan lingkungan lebih tinggi.
“Seminar ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan kontribusi pemikiran nyata bagi tata kelola sampah yang berkelanjutan, terutama dengan kehadiran IKN yang menuntut standar pengelolaan lingkungan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Yunianto Setiawan, menyebut kegiatan ini menjadi ruang integrasi riset mahasiswa dengan kebijakan publik. Melalui sesi paralel, mahasiswa doktoral, magister, dan pihak eksternal mempresentasikan artikel ilmiah guna menghasilkan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah daerah. Seminar ini juga direncanakan menjadi agenda tahunan dengan tema berbeda untuk memperkuat sinergi akademisi dan pemerintah.
Ketua panitia, Toman Colbert Manalu, menilai antusiasme peserta menunjukkan isu sampah menjadi prioritas bersama lintas sektor. Dari sejumlah makalah yang masuk, panitia menyeleksi 29 makalah terdiri dari 19 program doktor, 1 magister, dan 9 sarjana untuk dipresentasikan serta dipublikasikan pada prosiding ber-ISBN.
Rangkaian acara diawali tari Dayak kontemporer oleh Riskia dan dibuka Wakil Rektor I Universitas Mulawarman, Prof. Lambang Subagiyo. Setelah diskusi panel yang dipandu Dwi Ermawati Rahayu, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi inovasi teknologi pengelolaan sampah dan kebijakan sosial lingkungan, lalu ditutup dengan penekanan pentingnya sinkronisasi kebijakan lingkungan antara wilayah penyangga dan kawasan IKN.
Tata Kelola Sampah Kaltim Masih Jadi Tantangan
Pembahasan dalam seminar tak lepas dari kondisi riil pengelolaan sampah di Kalimantan Timur. Timbulan sampah daerah ini mencapai sekitar 851 ribu ton per tahun, namun baru sekitar 42 persen yang terkelola optimal. Sisanya masih menjadi pekerjaan rumah, meski sebagian telah diangkut dan diproses di tempat pembuangan.
Sejumlah daerah mulai menunjukkan kemajuan. Balikpapan mampu menekan volume sampah sekitar 23 persen dan mengelola lebih dari 70 persen sampahnya. Di Samarinda, pendekatan berbasis masyarakat melalui pengelolaan sampah tingkat lingkungan mendorong partisipasi warga dalam memilah dan memanfaatkan sampah.
Pemerintah provinsi juga mulai memperkuat sistem melalui indikator kinerja, fasilitas pengolahan berbasis kawasan, serta pemantauan layanan persampahan. Kehadiran IKN bahkan diproyeksikan menjadi standar baru pengelolaan lingkungan modern di kawasan regional.
Namun persoalan mendasar masih ada. Sejumlah tempat pemrosesan akhir di kabupaten/kota masih menggunakan sistem open dumping. Di kota besar seperti Samarinda, produksi sampah mencapai sekitar 600 ton per hari dan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Rendahnya pemilahan dan daur ulang juga menjadi tantangan. Pengurangan sampah masih sekitar 16 persen, menandakan pengelolaan masih bertumpu pada pola kumpul-angkut-buang, bukan ekonomi sirkular.
Perbedaan standar antara kawasan IKN dan wilayah penyangga membuat sinkronisasi kebijakan menjadi penting. Karena itu, forum akademik seperti seminar nasional dinilai berperan menjembatani kebutuhan kebijakan berbasis data agar Kalimantan Timur dapat beralih dari sistem pembuangan menuju pengelolaan lingkungan terpadu.
Redaksi Media Etam
