Samarinda – Tingkat kemiskinan di Kaltim memiliki kecenderungan menurun pada setiap periode pembangunan. Hingga kini dilaporkan mencapai 9,71 persen pada September 2021.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kaltim, HM Agus Hari Kesuma, kala mewakili Gubernur Kaltim, Isran Noor, membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Teknis (Rakornis) Forum SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltim tahun 2022.
Adapun kegiatan Rakornis tersebut digelar di Derawan Dive Resort, Pulau Derawan, Rabu, 23 Maret 2022.
Mengambil tema sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang sosial.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Berau H Gamalis dan 75 peserta dari seluruh dinas sosial kabupaten dan kota se-Kaltim, serta kepala bidang dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota.
Disebutkan Agus Hari Kesuma, tingkat kemiskinan di Kaltim memiliki kecenderungan menurun pada setiap periode pembangunan. Namun, mulai mengalami kerentanan dalam penurunannya. “Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kaltim memiliki tren yang fluktuatif dalam perkembangannya,” kata Agus.
Hal tersebut juga dipengaruhi covid-19 yang belum berakhir. Tingkat kemiskinan masyarakat secara umum pun bertambah meski tidak begitu signifikan pengaruhnya. Meski begitu, tetap terasa dalam pendapatan bagi pekerja sektor non-formal.
“Sejak ditetapkannya Kaltim sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, terdapat peluang dan tantangan lebih dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” tandas Agus Hari Kesuma.
Sementara itu, Wabup Berau, H Gamalis mengatakan, permasalahan kemiskinan telah menjadi masalah global yang disebabkan multi dimensi dan mendapat perhatian banyak kalangan, mulai tingkat dunia hingga ke tingkat daerah.
“Sehingga perlu penanganan yang serius dan simultan serta berkesinambungan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder untuk mengatasinya,” ujar Gamalis.
Karenanya, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi tersebut menjadi penting sekaligus strategis. Sebagai wadah menghimpun seluruh pihak yang memiliki fokus pada isu kesejahteraan sosial, terutama dalam rangka menyinkronkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kaltim.
“Hal itu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota,” tandas Gamalis. (adv/kmf/bby)
