Aliansi Mahasiswa Kaltim Sorot RKUHP, Hari Ini Turun ke Jalan

Mediaetam.com, Samarinda – Aliansi Mahasiswa Kaltim mengkritik DPR yang dinilai enggan untuk membuka draf RKHUP ke publik. Hal tersebut menurut mereka mengindikasikan pemerintah dan DPR RI mengulang kesalahan kembali dengan tidak menjunjung tinggi transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hari ini, mereka akan turun ke jalan menggelar aksi damai.

“Hingga saat ini tidak terdapat draf terbaru RKHUP yang dipublikasi dan disosialisasikan ke masyarakat umum,” kata Humas Aliansi Mahasiswa Kaltim Naqib Junechair, kepada media ini, Jumat, 1 Juli 2022.

Aliansi Mahasiswa Kaltim memaparkan, kilas balik pada draf RKUHP pada bulan September 2019 lalu, ada terdapat 24 pasal krusial dan kontroversi karena mengancam demokrasi dan dianggap sangat bermasalah.

“Terkait hal tersebut ada beberapa pasal substansi yang menjadi problematika diantaranya adalah penyerangan harkat dan martabat presiden, Hate speech, Living law, pidana mati. Ketika menelaah kembali dalam pasal-pasal tersebut, pada pasal 218 dan 220 tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang salah satu pasal berbunyi “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan” (Pasal 218 ayat 1). Pasal ini mengisyarakatkan kedudukan hokum yang berbeda antara Presiden/Wakil presiden dengan warga lainnya,” ungkap mereka.

Hal ini, lanjut Naqib, justru tidak sejalan dengan iklim demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, selain itu pasal penghinaan presiden dan wakil presiden akan menimbulkan konflik kepentingan.

Di pasal lain, pasal 354 RKUHP dinilai memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga Negara melalui sosial media atau teknologi informasi lainnya.

“Hal ini mencerminkan bahwavpemerintah berusaha mematikan kebebasan berpendapat yang seharusnya itu sudah menjadi hak setiap warga Negara untuk mengkritik setiap lembaga Negara yang melakukan tindakan sewenang-wenang,” kata Naqib.

“Pada dasarnya nanti akan menimbulkan permasalahan yang signifikan mengingat pasal ini bukan merupakan delik aduan,” ungkapnya.

Humas Aksi Aliansi Mahasiswa Kaltim Naqib Junechair, saat aksi di Simpang Empat Mal Lembuswana pada 4 April 2022 lalu. [Ist]

Aliansi Mahasiswa Kaltim menjelaskan, pada tanggal 25 Mei 2022 Pemerintah bersama DPR RI melanjutkan pembahasan RKUHP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang hanya sebatas menginformasikan matriks yang berisikan 14 isu kontroversial, padahal ada 24 pasal bermasalah jika merujuk RKUHP yang dikeluarkan oleh DPR RI pada saat September 2019 lalu.

“Salah satu pasal yang sangat krusial ialah pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKHUP. Pasal 273 memuat ancaman pidana penjara bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum,” kata dia.

Dalam pasal 273 tersebut, menurut mereka lagi-lagi mengisyaratkan bahwa masyarakat diharuskan memerlukan izin dalam penyampaian pendapat di muka umum agar tidak terkena sanksi pidana.

“Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,” kata Naqib.

Kemudian, mereka menilai hal ini sangat merusak iklim demokrasi karena ketakutan lembaga pemerintah akan kritik yang dilayangkan dari masyarakat. Pada dasarnya rancangan undang-undang apapun yang akan disahkan harusnya didasari oleh kepentingan rakyat dengan prosedur sesuai konstitusi yang ada.

“RKUHP yang di rancang banyak sekali poin bermasalah sehingga kemudian harus di tinjau ulang kembali serta pemerintah dan DPR RI sepatutnya mengutamakan keterbukaan, transparansi dan partisipasi publik,” ungkapnya.

Seruan aksi Alainsi Mahasiswa Kaltim. [Dok. Aliansi Mahasiswa Kaltim]

Dengan kondisi tersebut, Aliansi Mahasiswa Kaltim menyampaikan tiga poin tuntutan.

  1. MendesakPresiden dan DPR RI untuk segera membuka draf terbaru RKUHP kepada publik;
  2. MendesakPresiden dan DPR RI membahas pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP
  3. Danapabila 2 poin tuntutan diatas tidak dipenuhi maka kami secara tegas menolak

Sebagai informasi, pada hari ini Aliansi Mahasiswa Kaltim menggelar aksi menolak RKUHP yang bermasalahdi Simpang Empat Mal Lembuswana. (Maulana)

Bagikan:

About The Author

Reply